Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia Foto : Geraldi/mr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan pemerintah perihal mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggapnya hanya untuk solusi sementara bagi para Pegawai Honorer K-2. Ia menyebut bahwa penerimaan PPPK sebenarnya tidak menjadi jawaban bagi para pegawai honorer K-2, karena tidak mengakomodir dan memberi kepastian yang bersifat kekal bagi para pegawai tersebut.

Fadli menyebut, dari 430.000 pegawai honorer, masih ada sekitar 344.000 orang yang memang tidak mendapat tempat dalam skema penerimaan PPPK. Selain itu juga menurutnya tidak semua pegawai tersebut dapat mengikuti penerimaan PPPK dikarenakan terhambat masalah usia, sehingga menurutnya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

“Bagaimana pegawai honorer K-2 ini bisa mendapat kepastian? Kalau menurut saya ini masalah keberpihakan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya berpihak kepada honorer, baik itu guru, tenaga penyuluh, Satpol PP, inseminator, dan lainnya, ini pasti ada jalan keluar,” tegas Fadli usai menerima Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia di ruang delegasi tamu Pimpinan DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Fadli, PPPK tidak dapat menjadi solusi, karena sifatnya tetap kontrak dan tidak mengikat. Sehingga hal ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Pegawai Honorer K-2. Ia bahkan menyampaikan DPR RI sebenarnya telah berkomitmen dari awal periode untuk mendorong pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan ia mengklaim telah memiliki solusi atas masalah itu, namun selalu tidak mendapat persetujuan Presiden.

“Salah satu jalan keluar adalah membuat satu diskresi. Salah satu diskresinya, itu kan setiap tahun juga pasti ada (pegawai) yang pensiun, dan mereka yang sudah lama di K-2 itu sudah mengabdi di bidangnya dan memang tenaga mereka dibutuhkan. Jadi harusnya ini bisa ditetapkan sebagai PNS untuk menggantikan PNS yang sudah pensiun tersebut,” imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Politisi Partai Gerindra itu menerima audiensi Forum Honorer K-2 dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan mereka. Disebutkan bahwa perwakilan forum dari 20 provinsi ini menyampaikan kekecewaannya atas solusi pemerintah yang menurut mereka tidak memberikan kepastian dengan memberlakukan penerimaan PPPK. Mereka bahkan mengaku saat ini forum tersebut menjadi tercerai berai dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut. (eps/sf)